MEDIAGANAS.ID – Setiap hujan turun, persoalan lama kembali muncul. Air yang mengalir dari kawasan SMAN 9 Tambun Selatan menuju lingkungan perumahan membuat banjir bukan lagi sekadar persoalan musiman, tetapi masalah yang mulai membutuhkan penanganan serius.
Kondisi tersebut akhirnya mendapat perhatian langsung dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi. Rabu (7/10/2026), jajaran wakil rakyat itu turun ke SMAN 9 Tambun Selatan untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus mencari jalan keluar agar persoalan aliran air tidak terus memicu keluhan warga.
Kunjungan itu dilakukan menindaklanjuti surat permohonan SMAN 9 Tambun Selatan Nomor 1003/TU.04/SMAN 9 Tamsel tertanggal 1 Oktober 2026.
Tak sekadar berdialog, rombongan Komisi IV meninjau langsung aktivitas belajar mengajar serta kondisi sarana dan prasarana sekolah. Perhatian utama diarahkan pada persoalan turap, drainase dan pagar pembatas antara lingkungan sekolah dengan kawasan perumahan.
Bukan Sekadar Urusan Sekolah
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, H. Boby Agus Ramdan, menilai persoalan banjir di sekitar sekolah memiliki dampak yang lebih luas karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, kondisi kawasan perumahan dan sistem aliran air di sekitar sekolah perlu ditata agar persoalan tidak terus berulang setiap musim hujan.
“Kalau musim hujan banjir. Ini menjadi persoalan antara pihak sekolah dan perumahan. Karena itu harus segera dicarikan solusi agar tidak terus terjadi konflik antara warga perumahan dengan pihak sekolah,” kata Boby.
Boby menegaskan, sekolah merupakan fasilitas pendidikan yang keberadaannya juga ditujukan untuk masyarakat. Karena itu, persoalan lingkungan yang berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan maupun warga sekitar harus mendapatkan solusi bersama.
“Bagaimanapun sekolah itu untuk warga sekitar juga dan masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Komisi IV mendorong pembangunan pagar pembatas sekolah sekaligus pembenahan sistem drainase dan turap.
Boby mengatakan, pihaknya akan mendorong agar pembangunan pagar mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara persoalan drainase diharapkan dapat ditangani melalui anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Kami juga meminta agar ada kontribusi dari Desa Mekarsari melalui anggarannya, khususnya untuk pembatas antara perumahan dan sekolah,” ujarnya.
Komisi IV Minta Penanganan Tak Menunggu Banjir Berikutnya
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Martina Ningsih, menyatakan pihaknya menyetujui usulan pembangunan turap, drainase dan pagar yang diajukan SMAN 9 Tambun Selatan.
Menurut Martina, penanganan perlu dipercepat karena musim hujan telah tiba. Jangan sampai persoalan aliran air kembali berujung pada dampak banjir bagi warga perumahan.
“Kita harapkan secepatnya dapat direalisasikan agar warga perumahan tidak terkena dampak banjir akibat air hujan yang mengalir dari sekolah ke perumahan,” ujarnya.
Martina menyebutkan, pembangunan infrastruktur tersebut dapat ditempuh melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dengan pola tersebut, penanganan tidak hanya dibebankan kepada satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama sesuai kewenangan masing-masing.
Sekolah Ingin Keluhan Warga Berhenti
Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Titi Suryati, M.Pd., menyambut baik kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.
Ia berharap usulan pembangunan turap, drainase dan pagar sekolah segera mendapat respons dari pemerintah sehingga persoalan yang berulang setiap musim hujan dapat dituntaskan.
“Secara pribadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi ke SMA Negeri 9 Tambun Selatan terkait permohonan yang kami sampaikan,” kata Titi.
Ia menjelaskan, persoalan banjir tersebut bersifat musiman. Setiap hujan turun, aliran air dari lingkungan sekolah mengarah ke kawasan perumahan dan berpotensi menimbulkan dampak bagi warga.
“Kami dari pihak sekolah mengharapkan agar kasus musiman ini segera terselesaikan dengan adanya pembuatan turap, drainase dan pagar sekolah. Sehingga tidak ada lagi komplain dari warga perumahan yang terkena imbas air dari sekolah,” tuturnya.
Titi menambahkan, permohonan tersebut merupakan pengajuan pertama yang disampaikan pihak sekolah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.
“Harapannya, permohonan ini mendapat respons positif, baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Melibatkan Pemkab, Pemprov hingga Pemerintah Desa
Kunjungan lapangan tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan banjir di sekitar sekolah membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
Selain Ketua Komisi IV Martina Ningsih dan H. Boby Agus Ramdan, hadir Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Surohman, anggota Komisi IV dr. Ferry Parluhutan Sirait, Pj Kepala Desa Mekarsari Ismail Darmawan, perwakilan KCD III Farhan dan Sutisna, anggota BPD Mekarsari Acep Djelani, Babinsa Desa Mekarsari, Bhabinkamtibmas Desa Mekarsari serta sejumlah pihak terkait.
Persoalan SMAN 9 Tambun Selatan pada akhirnya bukan semata-mata soal membangun pagar atau memperbaiki saluran air.
Di balik kebutuhan turap, drainase dan pagar pembatas, ada kepentingan yang jauh lebih besar: menjaga kegiatan belajar tetap nyaman sekaligus memastikan warga sekitar tidak terus menghadapi persoalan banjir setiap musim hujan.
Hasil kunjungan lapangan kini menjadi pijakan untuk langkah berikutnya. Tantangannya adalah memastikan usulan tersebut tidak berhenti sebagai catatan kunjungan, tetapi berlanjut menjadi pembangunan nyata di lapangan.
Bola kini berada di tangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa untuk mewujudkan solusi yang dinantikan sekolah maupun masyarakat. (*)
