SAMPANG, MEDIAGANAS.ID – Polemik mengenai proses kaderisasi di tubuh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali menjadi sorotan.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Sampang menegaskan komitmennya menjaga kemurnian kaderisasi organisasi dengan kembali menyampaikan keberatan atas masuknya seseorang yang disebut bukan berasal dari kader GMNI ke dalam jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI.
Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk konsistensi DPC GMNI Sampang dalam mengawal nilai-nilai kaderisasi yang selama ini menjadi fondasi utama organisasi.
Mereka menilai setiap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme kaderisasi perlu mendapat perhatian serius demi menjaga marwah organisasi.
Sebelumnya, pada 22 Mei 2026, DPC GMNI Sampang telah menerbitkan Press Release Nomor 057/Int/DPC.GMNI-SAMPANG/V/2026 yang memuat pernyataan sikap terkait persoalan tersebut. Namun hingga kini, mereka mengaku belum menerima tanggapan resmi dari DPP GMNI.
Sekretaris DPC GMNI Sampang, Asbul, mengatakan pihaknya kembali mengirimkan surat pernyataan sikap melalui surat elektronik (email) dan juga langsung kepada Ketua DPP GMNI, Bung Risyad.
Langkah itu dilakukan sebagai upaya memastikan aspirasi yang disampaikan dari tingkat cabang benar-benar diterima dan mendapat perhatian.
“Perihal penyusup yang dilantik ke dalam kepengurusan DPP GMNI telah kami sampaikan melalui pernyataan sikap. Namun hingga saat ini DPP belum memberikan tanggapan. Karena itu, hari ini kami kembali mengirimkan surat melalui email dan langsung kami kirimkan kepada Ketua DPP GMNI, Bung Risyad,” ujar Asbul.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan DPC GMNI Sampang, Faqih, menilai belum adanya respons dari DPP kemungkinan dipengaruhi oleh kendala komunikasi di internal kepengurusan pusat.
Meski demikian, pihaknya memilih tetap mengedepankan itikad baik dengan menempuh mekanisme organisasi melalui penyampaian surat resmi sebagai bentuk penghormatan terhadap tata kelola organisasi.
“Kami tetap berpikir positif. Mungkin terjadi miskomunikasi di internal kepengurusan DPP GMNI sehingga pernyataan sikap kami sebelumnya belum mendapat respons. Oleh karena itu, kami kembali melayangkan surat resmi dengan melampirkan pernyataan sikap yang telah kami buat pada 22 Mei 2026,” kata Faqih.
Melalui surat tersebut, DPC GMNI Sampang berharap tidak lagi terjadi kesalahpahaman komunikasi antara pengurus pusat dan daerah. Mereka juga meminta DPP GMNI memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi terhadap aspirasi yang telah disampaikan.
Menurut DPC GMNI Sampang, penyelesaian persoalan kaderisasi harus dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan mekanisme organisasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan kader sekaligus memperkuat soliditas organisasi di seluruh tingkatan.
DPC GMNI Sampang juga menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka antara pengurus pusat dan daerah merupakan faktor penting dalam menjaga persatuan organisasi serta memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada prinsip-prinsip kaderisasi GMNI.
Hingga berita ini diterbitkan, DPP GMNI belum memberikan pernyataan resmi terkait surat maupun pernyataan sikap yang kembali disampaikan oleh DPC GMNI Sampang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari DPP GMNI apabila terdapat tanggapan atas pemberitaan ini. (Elissa RA)
