JAKARTA, MEDIAGANAS.ID – Nama Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mulai menempati ruang tersendiri dalam percakapan politik nasional menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Gubernur Jawa Barat tersebut perlahan tidak lagi sekadar dipandang sebagai kepala daerah dengan gaya komunikasi yang khas.
Elektabilitasnya yang menguat membuat KDM mulai diperhitungkan sebagai salah satu figur potensial dalam bursa kepemimpinan nasional.
Namun, di balik tingginya angka elektabilitas, terdapat pertanyaan politik yang jauh lebih menarik: jika Presiden Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029, apakah KDM akan berani berhadapan dengan pemimpin partainya, atau justru memilih menunggu momentum estafet kepemimpinan?
Pertanyaan itu semakin menarik setelah hasil survei SMRC pada Juli 2026 menunjukkan posisi KDM yang cukup kuat.
Dalam simulasi semi-terbuka, Dedi Mulyadi tercatat memperoleh elektabilitas 35 persen, sementara Prabowo Subianto berada di angka 14,5 persen.
Pada simulasi head-to-head, selisihnya bahkan terlihat lebih lebar. KDM memperoleh 59 persen, sedangkan Prabowo 28,3 persen.
Meski demikian, angka survei bukanlah hasil pemilu. Pilpres 2029 masih terbentang cukup jauh. Konstelasi politik, koalisi partai, kondisi ekonomi, kinerja pemerintahan, hingga popularitas para tokoh masih sangat mungkin berubah.
Tetapi satu hal mulai terlihat jelas: KDM telah berkembang menjadi figur yang memiliki daya tarik elektoral di tingkat nasional.
Elektabilitas Tinggi Tak Otomatis Berarti Menantang Prabowo
Menguatnya elektabilitas KDM kemudian melahirkan berbagai spekulasi politik.
Salah satunya mengenai isu bahwa KDM akan meninggalkan Partai Gerindra dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
KDM sendiri telah membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Partai Gerindra.
Karena itu, tingginya elektabilitas KDM tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai persiapan untuk berhadapan dengan Prabowo pada Pilpres 2029.
Justru di titik inilah dinamika politik KDM menjadi menarik untuk dicermati.
CEO Promedia Group, Agus Sulistriyono, menilai arah politik KDM tidak dapat dibaca hanya berdasarkan angka survei.
Menurutnya, karakter, hubungan personal, perjalanan politik, serta komitmen seorang politisi juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan pilihan politik.
Agus melihat KDM sebagai sosok yang memiliki identitas kuat dengan nilai-nilai budaya Sunda. Bagi dia, KDM bukan hanya tampil sebagai kepala daerah, tetapi juga membawa simbol, tradisi, serta filosofi budaya dalam gaya kepemimpinannya.
“Saya melihat KDM sebagai orang yang kuat memegang komitmen. Dia membawa nilai dan simbol budaya Sunda dalam dirinya. Karena itu, saya sulit membayangkan KDM meninggalkan Prabowo hanya karena peluang elektoralnya sedang terbuka,” kata Agus Sulistriyono, Rabu, 2 September 2026.
Menurut Agus, politik tidak selalu bekerja dengan rumus elektabilitas. Hubungan personal, kepercayaan, serta perjalanan politik bersama dapat menjadi faktor yang sama pentingnya dengan hasil survei.
Gerindra dan Prabowo, Rumah Politik KDM
Dedi Mulyadi memang pernah mengambil keputusan politik besar ketika meninggalkan Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Gerindra pada 2023.
Namun, Agus menilai situasi tersebut tidak bisa begitu saja disamakan dengan posisi KDM saat ini.
Ada konteks politik yang berbeda dalam hubungan KDM dengan Prabowo.
Gerindra menjadi kendaraan politik yang membawa KDM memasuki salah satu fase penting dalam perjalanan politiknya, termasuk ketika memenangkan kontestasi sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Jangan samakan ketika KDM keluar dari Golkar dengan posisinya bersama Prabowo hari ini. Konteksnya sangat berbeda. Sekarang ada kepercayaan, komitmen dan perjalanan politik bersama,” ujar Agus.
Dengan demikian, skenario KDM meninggalkan Gerindra kemudian maju sebagai penantang Prabowo memang dapat menjadi bahan pembicaraan politik.
Namun secara strategi, menurut Agus, belum tentu langkah tersebut menjadi pilihan paling rasional bagi KDM.
Ada skenario lain yang justru jauh lebih menarik.
KDM Tak Harus Melawan Prabowo
Jika Prabowo kembali maju dalam Pilpres 2029, KDM sebenarnya tidak harus menempatkan dirinya sebagai penantang.
KDM dapat tetap berada di barisan pendukung Prabowo sembari membangun rekam jejak sebagai pemimpin daerah.
Sebaliknya, apabila Prabowo memutuskan tidak kembali maju, peta politik internal Gerindra berpotensi berubah secara signifikan.
Dalam situasi tersebut, KDM dapat menjadi salah satu figur yang memiliki modal politik cukup kuat untuk dipertimbangkan dalam proses regenerasi kepemimpinan.
“KDM tidak perlu melawan Prabowo untuk menjadi presiden. Kalau Prabowo maju, dia bisa menunggu. Kalau Prabowo tidak maju, KDM sudah berada dalam posisi yang sangat siap,” kata Agus.
Skenario ini membuat hubungan KDM dan Prabowo tidak harus berakhir dalam rivalitas politik.
Hubungan tersebut justru dapat berkembang menjadi hubungan antara pemimpin dan calon penerus.
KDM tidak harus meninggalkan Gerindra. Tidak perlu pula membangun kendaraan politik baru dari awal atau berhadapan langsung dengan tokoh yang selama ini menjadi pemimpin partainya.
Sebaliknya, KDM dapat menempatkan dirinya sebagai bagian dari proses regenerasi politik di tubuh Gerindra.
Jangan Terlalu Cepat Menganggap Survei sebagai Tiket Pilpres
Di tengah meningkatnya elektabilitas, tantangan KDM justru bagaimana menjaga agar popularitas tersebut tidak berubah menjadi beban politik.
Kekuatan KDM selama ini lahir dari aktivitasnya di lapangan, gaya komunikasi yang langsung, serta kedekatannya dengan masyarakat. Media sosial turut memperluas jangkauan gaya kepemimpinannya sehingga mudah diterima dan diperbincangkan publik.
Namun, ketika setiap aktivitas pemerintahan terlalu cepat dikaitkan dengan kepentingan Pilpres 2029, persepsi publik dapat berubah.
Kerja pemerintahan bisa saja dipersepsikan sebagai bagian dari kampanye politik.
Karena itu, pilihan strategis KDM saat ini justru bisa sangat sederhana: bekerja dan fokus memimpin Jawa Barat.
Biarkan masyarakat menilai. Biarkan survei bergerak. Dan biarkan momentum politik datang pada waktunya.
Jika elektabilitas KDM mampu bertahan hingga 2028 atau 2029, pertanyaan politik yang muncul pun kemungkinan akan berubah.
Bukan lagi sekadar:
“Apakah KDM berani melawan Prabowo?”
Melainkan:
“Apakah Prabowo masih akan maju ketika Gerindra memiliki kader dengan peluang elektoral yang sangat besar?”
Pertarungan atau Estafet?
Jika Prabowo kembali maju pada Pilpres 2029, KDM akan menghadapi ujian terhadap komitmen politiknya.
Namun, jika Prabowo memilih tidak maju, Gerindra membutuhkan figur yang mampu menjaga kesinambungan kekuatan politik setelah era Prabowo.
Di titik itulah posisi KDM menjadi strategis.
“Menurut saya pertanyaan 2029 bukan apakah KDM berani melawan Prabowo. Pertanyaan yang lebih menarik adalah apakah nanti Prabowo melihat KDM sebagai orang yang layak meneruskan estafet kepemimpinannya,” ujar Agus Sulistriyono.
Pada akhirnya, Pilpres 2029 belum tentu menjadi panggung pertarungan antara KDM dan Prabowo.
Bisa jadi, politik justru menghadirkan cerita berbeda: regenerasi, kepercayaan, dan estafet kepemimpinan.
KDM tidak harus menjadi antitesis Prabowo untuk membuka jalan menuju Istana. Ia bisa saja tetap berada dalam barisan yang sama, menjaga komitmen, membangun rekam jejak, sekaligus menunggu momentum politik.
Jika Prabowo maju, KDM dapat memilih menunggu.
Jika Prabowo tidak maju, KDM sudah memiliki modal politik.
Dan jika suatu hari Prabowo memberikan kepercayaan kepadanya, pertanyaan tentang apakah KDM akan melawan Prabowo mungkin tidak pernah menjadi kenyataan.
Sebab, jalan KDM menuju Pilpres 2029 bisa jadi bukan dengan mengalahkan Prabowo, melainkan mendapatkan kepercayaan untuk meneruskan estafet kepemimpinannya.[*]
