JAKARTA, MEDIAGANAS.ID – Lautan atribut berwarna oranye membanjiri kawasan Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026).
Ribuan kader dan simpatisan Partai Gerakan Rakyat (PGR) datang dari berbagai penjuru Indonesia untuk mengawal pendaftaran badan hukum partai, sebuah langkah awal yang menandai dimulainya perjalanan politik menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Sejak pagi, iring-iringan puluhan bus dan ratusan kendaraan pribadi terus berdatangan ke lokasi.
Massa yang membawa bendera partai memenuhi kawasan sekitar gedung Kementerian Hukum sambil meneriakkan yel-yel “Hura!” secara bergemuruh, menciptakan suasana penuh semangat dan optimisme.
Antusiasme ribuan kader menjadi gambaran soliditas Partai Gerakan Rakyat yang dalam waktu relatif singkat mengembangkan jaringan kepengurusan hingga ke seluruh Indonesia.
Meski arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat dan satuan tugas internal partai.
Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, memimpin langsung proses penyerahan dokumen persyaratan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum sebagai tahapan untuk memperoleh pengesahan badan hukum.
Menurut Sahrin, momentum tersebut bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi penanda lahirnya sebuah gerakan politik yang berangkat dari aspirasi masyarakat.
“Hari ini adalah momentum bersejarah bagi kami. Kehadiran ribuan kader dari berbagai daerah membuktikan bahwa Partai Gerakan Rakyat lahir dari akar rumput dan siap membawa perubahan nyata bagi bangsa,” ujar Sahrin kepada wartawan.
Ia menjelaskan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai ketentuan, termasuk pembentukan struktur kepengurusan di 38 provinsi.
Selain itu, seluruh kepengurusan wilayah juga telah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum di masing-masing provinsi.
“Legalitas bukanlah garis akhir, tetapi pintu masuk untuk membangun partai yang tumbuh bersama rakyat,” katanya.
Cakalele Warnai Momentum Bersejarah
Prosesi pendaftaran badan hukum menjadi semakin menarik ketika rombongan Partai Gerakan Rakyat memasuki kompleks Kementerian Hukum dengan diiringi Tarian Cakalele, tarian perang tradisional Maluku yang sarat makna keberanian, persatuan, dan semangat perjuangan.
Penampilan budaya tersebut tidak hanya menjadi bagian dari seremoni, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa keberagaman merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan berbangsa.
Bagi Sahrin Hamid yang berasal dari Maluku Utara, Cakalele menjadi simbol bahwa perjuangan politik harus tetap berpijak pada nilai budaya, persatuan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Atraksi budaya itu juga menyedot perhatian masyarakat dan pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi.
Ribuan Kader Bertahan Hingga Proses Rampung
Pantauan di lapangan menunjukkan ribuan kader tetap bertahan hingga seluruh tahapan pendaftaran selesai. Mereka memadati sejumlah titik di sekitar kompleks Kementerian Hukum sebagai bentuk dukungan terhadap proses legalitas partai.
Koordinasi antarkader berlangsung rapi. Aparat keamanan bersama satuan tugas internal partai memastikan seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa mengganggu jalannya proses administrasi.
Disiplin peserta menjadi salah satu pemandangan yang menonjol sepanjang kegiatan berlangsung.
Menatap Panggung Demokrasi Nasional
Pendaftaran badan hukum menjadi fondasi awal bagi Partai Gerakan Rakyat untuk memperoleh status sebagai partai politik yang sah secara hukum.
Setelah memperoleh pengesahan pemerintah, partai akan melanjutkan tahapan berikutnya guna memenuhi seluruh persyaratan sebagai peserta Pemilu 2029 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan struktur organisasi yang telah terbentuk di seluruh provinsi serta dukungan ribuan kader dari berbagai daerah, Partai Gerakan Rakyat menyatakan optimistis mampu menjadi salah satu kekuatan politik baru yang ikut mewarnai dinamika demokrasi Indonesia.
Bagi para kader yang hadir di Kementerian Hukum, hari itu bukan sekadar prosesi administratif.
Mereka memaknainya sebagai awal perjalanan panjang sebuah gerakan politik yang diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat, menghadirkan gagasan baru, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan demokrasi dan masa depan Indonesia. [*]
