Diduga Dimanfaatkan Yayasan, Status Lahan PJT di Karanganyar Dipertanyakan, GANAS Desak Pemeriksaan
BEKASI — MEDIA GANAS. ID
Dugaan pemanfaatan lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) oleh Yayasan Wanfi Munar (SDIT Wanfi Lunar) di Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan. Pasalnya, hingga kini belum ada penjelasan terbuka dari pihak PJT Wilayah Cikarang terkait status penggunaan lahan tersebut.
Samsir, pihak PJT Wilayah Cikarang yang dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, belum memberikan keterangan maupun penjelasan substantif kepada awak media.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan pengelolaan aset PJT, terutama terkait dasar hukum pemanfaatan lahan yang disebut-sebut digunakan oleh pihak yayasan.
Persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gada Sakti Nusantara (GANAS) melalui surat resmi agar pihak PJT melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti dugaan pemanfaatan lahan tersebut.
Namun, menurut GANAS, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang disampaikan secara terbuka kepada pihak pelapor.
Ketua Umum LSM GANAS, Brian Shakti, menilai pihak PJT seharusnya memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut. Terlebih, apabila lahan yang dimanfaatkan benar merupakan aset atau kawasan pengairan yang berada dalam pengelolaan PJT.
“Jangan sampai laporan masyarakat maupun lembaga hanya berhenti di atas meja. Kami meminta PJT turun langsung melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status lahan tersebut,” tegas Brian, Kamis, 12/11.
*Dugaan Pembiaran Jadi Sorotan*
Brian juga mempertanyakan sikap pihak PJT yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret setelah adanya surat pengaduan dari GANAS.
Menurutnya, apabila benar terdapat pemanfaatan lahan PJT tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah, persoalan tersebut harus segera ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, aset negara maupun aset yang dikelola badan usaha milik negara tidak boleh dimanfaatkan tanpa kejelasan administrasi, kewenangan, dan dasar hukum.
“Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran. Kami ingin mengetahui apakah penggunaan lahan tersebut sudah mendapatkan izin resmi atau belum. Kalau memang ada izin, silakan dibuka dasar hukumnya kepada publik,” ujarnya.
GANAS meminta PJT melakukan pengecekan langsung, memverifikasi batas dan status penguasaan lahan, serta memeriksa dokumen persetujuan pemanfaatan apabila memang ada.
Regulasi Pemanfaatan Aset dan Kawasan Pengairan
Persoalan pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan prasarana sumber daya air perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur pengelolaan sumber daya air beserta prasarana pendukungnya untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur perlindungan sungai dan kawasan sempadannya.
Karena itu, apabila lokasi yang dipersoalkan berada pada kawasan pengairan atau sempadan sungai, status lahan, peruntukan, serta izin pemanfaatannya perlu diperiksa oleh instansi yang berwenang.
*PJT Diminta Buka Status Lahan*
GANAS mendesak pimpinan PJT Wilayah Cikarang maupun PJT II agar tidak mengabaikan laporan yang telah disampaikan.
Pemeriksaan lapangan dan keterbukaan informasi dinilai penting untuk memastikan apakah penggunaan lahan oleh yayasan tersebut telah sesuai ketentuan atau justru terdapat persoalan administrasi maupun pemanfaatan aset.
Hingga berita ini diterbitkan, Samsir selaku pihak PJT Wilayah Cikarang belum memberikan penjelasan substantif terkait dugaan pemanfaatan lahan tersebut. Klarifikasi dari pihak Yayasan Wafi Munar juga masih diperlukan, khususnya mengenai dasar penggunaan lahan dan dokumen perizinannya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PJT, pihak yayasan, serta instansi terkait demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.
(RED)
