Kabupaten Bekasi – Satu laporan polisi di Polsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, kini menyedot perhatian nasional. Bukan karena kasusnya besar, tapi karena potret buram yang ditampilkannya: 100 hari laporan dugaan pengeroyokan tanpa kejelasan penetapan tersangka.
Laporan Polisi dengan Nomor LP/B/700/VII/2026/SPKT/POLSEK CIKARANG/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, tertanggal 29 Juli 2026, atas nama korban *Rahmat Aditya dan Niko Irawan, hingga Minggu (8/11/2026) belum berujung pada penetapan tersangka maupun penangkapan.
100 hari. Bagi korban, itu bukan sekadar kalender yang berganti. Itu adalah 100 hari menunggu kepastian hukum, 100 hari menahan pertanyaan, dan 100 hari menguji apakah laporan warga biasa benar-benar ditangani serius.
KIM LAYANGKAN AUDIENSI, TAGIH TRANSPARANSI PENYIDIK
Tak ingin kasus ini menguap tanpa kejelasan, Dewan Pimpinan Cabang Korps Indonesia Muda (DPC KIM) Kabupaten Bekasi resmi melayangkan surat permintaan audiensi terbuka kepada Kapolsek Cikarang Utara, Kompol Noach Hendrik Daud Dwaa, S.I.K., M.A.
Surat bernomor 201.105/Permintaan Audiensi/KIM/Kab.Bekasi/XI/2026, tertanggal 8 November 2026, ditandatangani langsung Ketua DPC KIM Kabupaten Bekasi, Dede Kurniawan alias Devied, bersama Ketua TIMSUS KIM, Muhamad Turmuji alias Jimmy.
Dalam kasus ini, KIM menjalankan fungsi kontrol sosial, sementara Kantor Hukum Indonesia Muda bertindak sebagai kuasa hukum korban.
Audiensi dijadwalkan pada Selasa, 10 November 2026, pukul 09.00 WIB di Mapolsek Cikarang Utara, dengan agenda tunggal dan jelas: meminta penjelasan terbuka tentang perkembangan laporan yang sudah 100 hari tanpa kepastian.
“Kami akan kawal sampai tuntas persoalan hukumnya. Kami meminta jajaran penyidik Polsek Cikarang Utara bisa terbuka, tidak ada yang bermain-main dalam kasus ini,” tegas Dede Kurniawan alias Devied wartawan Minggu (8/11/2026).
“Yang kami minta sederhana: transparan dan ada kepastian. Sudah 100 hari korban menunggu. Jangan sampai laporan ini jalan di tempat. Kami menghormati proses hukum, tapi proses hukum juga harus berjalan dan ada progres yang jelas,” tambahnya.
INI BUKAN SOAL BEKASI, INI SOAL JANJI PRESISI POLRI
Di tingkat nasional, Polri mengusung jargon besar PRESISI – Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Jargon itu hanya akan bermakna jika dirasakan langsung oleh masyarakat di ujung tombak pelayanan: Polsek.
Kasus Cikarang Utara adalah ujian nyata jargon tersebut. Apakah warga yang melapor di Polsek benar-benar mendapat pelayanan responsif? Apakah hak korban untuk mendapat informasi perkembangan perkara (SP2HP) dipenuhi? Apakah ada pengawasan berjenjang dari pimpinan?
Jika di satu Polsek saja warga harus menunggu 100 hari tanpa kejelasan, publik wajar bertanya: berapa banyak laporan serupa di daerah lain yang bernasib sama, namun tidak pernah bersuara?
5 PERTANYAAN KRITIS YANG WAJIB DIJAWAB
Memasuki hari ke-100, publik menunggu jawaban terbuka atas 5 hal mendasar, tanpa harus membuka materi rahasia penyidikan:
1. Sejauh mana pemeriksaan saksi-saksi korban, saksi di TKP, dan saksi yang meringankan telah dilakukan?
2. Bagaimana tindak lanjut alat bukti, termasuk hasil visum et repertum yang telah diserahkan korban?
3. Apakah para terduga pelaku yang disebutkan korban sudah pernah dipanggil dan dimintai keterangan?
4. Apa kendala konkret yang membuat perkara belum naik ke tahap penetapan tersangka?
5. Apa target dan timeline tindak lanjut penyidik agar korban tidak terus dalam ketidakpastian?
Pertanyaan ini bukan intervensi. Ini adalah kontrol publik yang dijamin undang-undang demi akuntabilitas.
TANGGUNG JAWAB BERJENJANG: KAPOLSEK HINGGA MABES POLRI
Sorotan tidak hanya pada penyidik pembantu. Tanggung jawab ada pada pengawasan berjenjang.
Kapolsek Cikarang Utara wajib melakukan evaluasi dan gelar perkara internal. Kapolres Metro Bekasi dan Kapolda Metro Jaya wajib memastikan tidak ada laporan masyarakat yang terbengkalai. Hingga Mabes Polri sebagai penanggung jawab reformasi Presisi, wajib memastikan pelayanan di Polsek berjalan sesuai SOP.
Kepercayaan publik tidak hanya dibangun dari pengungkapan kasus besar. Kepercayaan dibangun dari keseriusan menangani laporan warga kecil.
Jika memang ada kendala pembuktian, sampaikan secara proporsional. Jika masih ada pemeriksaan, jelaskan tahapannya. Transparansi bukan berarti membuka BAP ke publik, tapi memberikan kepastian informasi yang menjadi hak pelapor.
AUDIENSI 10 NOVEMBER JANGAN SEKADAR SEREMONIAL
Publik berharap audiensi 10 November bukan sekadar agenda seremonial, penerimaan surat, dan jawaban normatif “masih dalam proses lidik.”
Korban butuh kejelasan. KIM butuh jawaban tertulis. Masyarakat nasional butuh bukti bahwa melapor tidak sia-sia.
Jika Kapolsek berhalangan, KIM meminta agar pejabat yang berwenang dan menguasai perkara memberikan penjelasan resmi, bukan sekadar staf yang tidak menguasai substansi.
CATATAN REDAKSI:
Kasus Cikarang Utara bukan hanya tentang LP/B/700/VII/2026. Ini tentang bagaimana negara hadir untuk korban di seluruh Indonesia.
Jika satu laporan di Bekasi bisa dikawal hingga ada kejelasan, itu pesan kuat bahwa keadilan masih ada. Sebaliknya, jika laporan dibiarkan menggantung 100 hari tanpa penjelasan, masyarakat akan semakin takut melapor.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada Kapolsek Cikarang Utara, Kapolres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri.
Sebab kepastian hukum bukan janji di atas kertas. Ia harus terlihat dari proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
