BEKASI, MEDIAGANAS.ID – Ruang digital Kabupaten Bekasi kembali memanas.
Keberadaan akun media sosial “Bekasi Masih Kusut” menuai sorotan setelah sejumlah materi unggahannya dinilai aktivis buruh sekaligus kader Partai Buruh, Amir Mahfuzh, telah keluar dari koridor kritik yang sehat.
Amir menilai, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun, menurut dia, kebebasan menyampaikan kritik tidak semestinya menjadi ruang untuk menyebarkan tudingan yang tidak didukung data maupun informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan Amir mengarah pada materi unggahan akun tersebut yang, menurut penilaiannya, cenderung menggiring opini publik dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Kritik terhadap jalannya pemerintahan itu sah dan dilindungi, tetapi harus dilakukan dengan maksud dan tujuan yang baik serta didasari data yang valid. Apa yang disajikan oleh akun ‘Bekasi Masih Kusut’ ini sudah sangat berbau fitnah dan menyerang secara tidak berdasar,” tegas Amir Mahfuzh dalam keterangannya, Senin (28/9).
Menurut Amir, perbedaan pandangan seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari kontrol sosial, bukan dipelintir menjadi narasi yang dapat memperkeruh suasana.
Ia pun meminta masyarakat tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang beredar di media sosial.
Setiap tudingan, kata dia, harus diuji dengan data, fakta, serta sumber yang jelas sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.
Minta Aparat Bertindak
Amir juga mendesak aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait untuk menindaklanjuti materi yang dinilai bermasalah tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum.
Ia menilai, ruang digital tetap harus memiliki batas tanggung jawab. Kebebasan berekspresi, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan kewajiban menghormati hak orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
“Kami meminta dengan tegas agar pengelola akun ‘Bekasi Masih Kusut’ diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum ini penting agar tidak ada pembiaran terhadap praktik-praktik penyebaran informasi bohong dan ujaran kebencian,” ujarnya.
Amir menegaskan, kritik tidak perlu dihilangkan dari ruang publik. Sebaliknya, kritik diperlukan untuk mengawal pemerintahan. Namun, kritik harus disertai argumentasi, data dan solusi.
Buruh Diminta Tak Mudah Terprovokasi
Di tengah derasnya arus informasi digital, Amir mengajak masyarakat, khususnya kaum buruh di Kabupaten Bekasi, agar semakin cerdas memilah informasi.
Ia meminta buruh tidak mudah terseret dalam narasi yang belum terverifikasi dan tetap menjaga persatuan di tengah dinamika politik serta pemerintahan daerah.
“Tujuan kita bersama adalah membawa Kabupaten Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera di bawah kepemimpinan Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Armaja. Sinergi antara pemerintah, buruh, dan masyarakat harus kita jaga,” katanya.
Menurut Amir, kritik tetap memiliki tempat dalam demokrasi. Namun, ia berharap kritik tersebut diarahkan untuk mencari solusi dan memperbaiki kebijakan, bukan memperlebar konflik di tengah masyarakat.
“Kritik tetap kita perlukan, tapi kritik yang solutif dan beretika, bukan fitnah yang membuat suasana makin keruh,” pungkasnya.[]
