LSM GANAS Desak Perombakan Total Manajemen BUMD Kabupaten Bekasi dan Audit Independen Transparan
BEKASI — MEDIAGANAS.ID
Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat (LSM GANAS), Brian Shakti, mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan perombakan total pada manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah tegas ini diminta agar perusahaan daerah tersebut tidak terus-menerus dijadikan “bancakan” oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Brian merespons polemik buruknya tata kelola BUMD Bekasi, termasuk adanya isu miring terkait pejabat yang melakukan praktik rangkap jabatan dan menerima honorarium di tiga tempat berbeda sekaligus.
Brian menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dari audit independen harus segera dibuka ke publik dan dijadikan dasar utama untuk mengubah struktur kepengurusan BUMD secara menyeluruh.
“Hasil audit independen harus dijadikan referensi untuk merubah manajemen di BUMD, agar perusahaan milik Pemkab Bekasi ini tidak menjadi bancakan para oknum,” cetus Brian Shakti dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
*Soroti Rangkap Jabatan, Isu Ordal, dan Indikasi LPJ Fiktif*
Polemik ini mencuat setelah manajemen BUMD di Kabupaten Bekasi menuai kritik keras dalam sebuah diskusi publik.
Selain persoalan rangkap jabatan yang dinilai menutup kesempatan bagi para profesional lain, pengelolaan BUMD juga diterpa isu praktik “orang dalam” (ordal) yang masif dalam proses rekrutmen karyawan.
Sistem perekrutan yang dinilai tidak transparan tersebut diduga sengaja dirancang untuk membangun lingkaran eksklusif kekerabatan demi menguasai pos-pos strategis di BUMD hingga pengelolaan dana hibah.
Dampaknya, banyak pemuda daerah Kabupaten Bekasi yang memiliki kompetensi tinggi justru terlempar menjadi pengangguran.
Lebih jauh, muncul indikasi kuat mengenai adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif yang sengaja dikondisikan oleh oknum-oknum tertentu untuk meloloskan pemeriksaan administratif.
Efektivitas pengawasan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit laporan keuangan BUMD di Bekasi pun kini dipertanyakan secara terbuka oleh masyarakat.
Hingga saat ini, publik masih menunggu respons dan klarifikasi resmi dari jajaran direksi BUMD Kabupaten Bekasi serta pihak terkait mengenai tudingan serius tersebut.
(Red)
