MEDIAGANAS.ID, PANDEGLANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya menjadi penopang gizi anak sekolah kini menghadapi sorotan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang.
Audiensi terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunung Batu belum menghasilkan jawaban yang dinilai memuaskan oleh pihak penginisiasi. Rencana aksi demonstrasi damai pun mulai dimatangkan.
Ketua DPC GAIB Perjuangan Pandeglang Selatan, Iwan Gaib, bersama Gabungan Aktivis, Ormas dan Media Online Lebak-Pandeglang Selatan (GAOMOPLS), menyatakan tengah mengonsolidasikan langkah lanjutan untuk mendorong keterbukaan informasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.
Audiensi yang berlangsung pada Senin (19/10/2026) itu dinilai belum menjawab sejumlah pertanyaan mendasar mengenai pengelolaan anggaran, komposisi menu, kualitas bahan pangan, hingga mekanisme pengawasan program.
Bagi para penginisiasi audiensi, persoalannya bukan sekadar penjelasan lisan.
Mereka menginginkan data dan dokumen yang dapat diperiksa agar pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan gizi peserta didik berjalan transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
RAB hingga Standar Gizi Jadi Sorotan
Sejumlah persoalan menjadi fokus pertanyaan DPC GAIB Perjuangan Pandeglang Selatan dalam audiensi dengan pengelola SPPG Gunung Batu yang berada di bawah naungan Yayasan Cahaya Kasih Bumi Nusantara Indonesia.
Pertanyaan tersebut meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB), rincian biaya setiap porsi makanan, standar gizi dan komposisi menu, kualitas bahan baku, kelayakan makanan untuk dikonsumsi peserta didik, serta mekanisme pengawasan oleh pihak yayasan dan koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI).
Persoalan itu dinilai penting karena program MBG tidak cukup hanya berjalan secara administratif. Kualitas makanan, kecukupan gizi, penggunaan anggaran, dan pengawasan harus menjadi bagian dari pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, menurut evaluasi pihak penginisiasi audiensi, penjelasan yang diperoleh belum disertai data dan dokumen yang dinilai cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut.
Kondisi inilah yang mendorong munculnya rencana aksi damai sebagai upaya meminta klarifikasi lebih lanjut sekaligus mendorong evaluasi oleh instansi berwenang.
Meski demikian, belum adanya jawaban yang dianggap memuaskan tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan anggaran ataupun pelanggaran standar gizi.
Dugaan atau persoalan yang dipertanyakan tetap membutuhkan verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, dan penilaian dari pihak yang memiliki kewenangan.
Iwan Gaib: Kami Butuh Data, Bukan Sekadar Penjelasan
Ketua DPC GAIB Perjuangan Pandeglang Selatan, Iwan Gaib, menegaskan bahwa langkah yang ditempuh organisasinya bukan untuk menghakimi pengelola SPPG maupun yayasan, melainkan mendorong transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Audiensi hari Senin, tanggal 19 Oktober, sudah kita laksanakan, tetapi menurut evaluasi kami hasilnya belum memuaskan. Masih banyak hal yang perlu diperjelas secara data dan dokumen, bukan dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat,” ujar Iwan.
Ia menekankan, persoalan yang berkaitan dengan program pemenuhan gizi anak sekolah perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
“Kami bukan menghakimi SPPG atau yayasan. Kami hanya mendorong transparansi. Kami berharap pihak SPPG, yayasan, koordinator SPPI, dan Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menjawab secara terbuka dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa tuntutan yang disiapkan berfokus pada klarifikasi dan akuntabilitas, bukan penetapan kesalahan terhadap pihak tertentu sebelum ada pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aksi Damai Disiapkan, Tuntutan Masih Dimatangkan
Bersama GAOMOPLS, Iwan Gaib kini mematangkan rencana aksi demonstrasi damai sebagai tindak lanjut atas hasil audiensi.
Konsolidasi internal masih berlangsung. Hingga berita ini disusun, waktu, lokasi, jumlah peserta, dan rumusan tuntutan resmi aksi belum ditetapkan secara final.
GAIB Perjuangan dan GAOMOPLS berharap langkah tersebut dapat mendorong pihak terkait memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di SPPG Gunung Batu.
Mereka juga mendorong agar setiap tuntutan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disertai dasar yang jelas, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
Apabila persoalan yang dipertanyakan dapat dijawab melalui dokumen dan pemeriksaan yang objektif, masyarakat diharapkan memperoleh gambaran yang lebih terang mengenai pelaksanaan program tersebut.
Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pemeriksaan, tindak lanjut perlu dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Transparansi Jangan Berhenti di Meja Audiensi
Sorotan terhadap SPPG Gunung Batu menjadi pengingat bahwa program pemenuhan gizi tidak hanya membutuhkan pelaksanaan yang berkelanjutan, tetapi juga pengawasan yang terbuka dan dapat diuji.
Informasi mengenai penggunaan anggaran, mutu bahan pangan, komposisi menu, serta mekanisme pengawasan merupakan hal penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program.
Karena itu, klarifikasi dari pengelola SPPG, pihak yayasan, koordinator SPPI, dan BGN menjadi bagian penting dalam menjawab pertanyaan yang berkembang.
Publikasi informasi yang akurat, disertai dokumen yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan, akan membantu mencegah berkembangnya spekulasi sekaligus memastikan persoalan ditangani berdasarkan fakta.
Sampai berita ini diterbitkan, rencana aksi demonstrasi damai masih dalam tahap konsolidasi. Belum ada jadwal resmi yang diumumkan oleh pihak penginisiasi.
Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi
MEDIAGANAS.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pengelola SPPG Gunung Batu, Yayasan Cahaya Kasih Bumi Nusantara Indonesia, Koordinator SPPI Kecamatan Munjul, serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan penjelasan terkait hasil audiensi pada 19 Oktober 2026.
Redaksi akan memuat informasi lanjutan berdasarkan keterangan para pihak dan fakta yang dapat diverifikasi, dengan tetap menjunjung prinsip keberimbangan, akurasi, dan praduga tidak bersalah. (Iwan H)
