Menteri HAM Usul Tiap Gedung DPR Sediakan Halaman Khusus Untuk Unjuk Rasa
Mediaganas.id – Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) mengusulkan agar setiap kantor pemerintahan menyediakan tempat khusus untuk berunjuk rasa. Menurutnya, agar massa tidak menggelar unjuk rasa di badan jalan.
“Kantor-kantor yang space-nya besar seperti DPR RI itu, yang ada halaman besar itu, dibikinkan tempat unjuk rasa. Jadi pusat demokrasi. Tapi kantor yang space-nya kecil, itu bisa berunjuk rasa di tempat yang disediakan,” ujar Pigai saat mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali, Denpasar, Jumat 12 September 2025.
Pigai menyebut tempat berdemonstrasi itu idealnya mampu menampung 1.000 hingga 2.000 orang.
“Pada saat unjuk rasa, pimpinannya keluar untuk menerima mereka. Dan wajib menerima. Ke depan itu kita harus bisa punya peraturan untuk setiap pengunjuk rasa, pimpinan kantor atau perwakilan harus terima, jangan sampai close,” imbuhnya.
Menurut Pigai, pusat demokrasi itu bisa dibuka tidak hanya di tingkat pusat, namun bisa dibuka untuk pemerintah daerah, termasuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki halaman luas.
“Jadi setiap unjuk rasa, siapa pun baik pemerintah, legislatif, yudikatif, atau korporasi, pihak swasta wajib menerima pengunjuk rasa tapi dibuat ruang, ada tempat pusat demokrasi,” ujarnya.
Pigai menerangkan, pusat demokrasi itu juga bertujuan untuk mencegah terganggunya ketertiban umum. Ia menjelaskan pengguna fasilitas publik seperti jalan raya kerap terhambat akibat aksi massa.
“Supaya ke depan orang demonstrasi tidak di jalan raya karena menyampaikan pendapat, pikiran, jangan membatasi hak orang untuk berjalan,” kata Pigai.
Pigai menegaskan pihaknya akan mengirim surat resmi ke kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah terkait usulan tersebut.
“Itu kan namanya mengusulkan, kan usulan boleh,” tuturnya.
