LSM GANAS Soroti Dugaan Ketidakprofesionalan Pansel JPT Pratama Kabupaten Bekasi
Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama kembali menjadi sorotan tajam. Pansel (Panitia Seleksi) dituding melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak transparan, memicu keraguan publik akan integritas pelaksanaan seleksi yang seharusnya bersifat terbuka, kompetitif, dan akuntabel.
Sebelumnya, Pansel telah menuai kritik karena diduga menetapkan pengumuman seleksi administratif yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sendiri, bahkan meloloskan peserta yang seharusnya tidak memenuhi syarat.
Kini, kontroversi baru muncul terkait pengumuman hasil Penilaian Uji Kompetensi.
Ketua LSM Gada Sakti Nusantara (GANAS) Brian Shakti menyoroti terkait seleksi Calon Sekda Kabupaten Bekasi Brian mengatakan bahwa keterbukaan panitia pelaksana diragukan keprofesionalimeannya.
“Judul Terbuka, Isi Tertutup”
Pengumuman hasil Uji Kompetensi tersebut dinilai janggal. Alih-alih mencantumkan hasil atau nilai kompetensi para peserta secara rinci, pengumuman tersebut hanya menyatakan bahwa peserta dapat mengikuti tahapan selanjutnya,ujar Brian Selasa, 25/10/2025.
Lanjut Brian mengatakan bahwa hal ini memunculkan perumpamaan “judul pengumuman terbuka, tapi isi pengumuman tertutup”. Publik merasa berhak mengetahui mana pejabat yang kompeten dan tidak kompeten, mengingat salah satu tujuan utama uji kompetensi adalah untuk menilai hal tersebut.
“Kondisi ini berbeda jauh dengan pelaksanaan uji kompetensi seleksi terbuka Sekretaris Daerah sebelumnya, yang menyajikan kolom keterangan jelas mengenai status “memenuhi syarat kompetensi” atau sebaliknya., cetusnya.
*Dugaan Upaya Menutupi Calon Tertentu*
Perbedaan perlakuan ini menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di kalangan publik. Banyak yang menduga adanya upaya sistematis untuk menutupi calon-calon tertentu yang mungkin tidak memenuhi syarat kompetensi, namun tetap diloloskan untuk melanjutkan proses seleksi.
Pelaksanaan seleksi terbuka yang seharusnya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sejak awal terkesan penuh rekayasa atau “settingan”.
Hasil penilaian yang diumumkan pun sangat tertutup dan terkesan hanya formalitas belaka.
Ketidakmampuan Pansel Memberikan Penjelasan
Parahnya lagi, Pansel dituding tidak mampu memberikan penjelasan atau tanggapan yang memuaskan atas berbagai pertanyaan yang disampaikan publik. Mulai dari penentuan kriteria persyaratan, keputusan hasil seleksi administrasi, hingga hasil uji kompetensi saat ini, semuanya terkesan ditutup-tutupi.
Penggunaan anggaran negara yang cukup besar untuk menyelenggarakan proses seleksi ini menjadi sia-sia dan sangat disayangkan apabila hasilnya cacat hukum karena tidak memenuhi aspek administrasi dan mengabaikan proses serta tahapan yang seharusnya dapat dikoreksi.
Publik menuntut agar proses seleksi ini dihentikan sementara waktu untuk diaudit dan dikoreksi guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan hasil seleksi JPT Pratama.
(SS)
