Bekasi – mediaganas.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Warga Kali Ulu mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Jumat (6/2/2026).
Kedatangan warga Kali Ulu bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut keadilan terkait bencana banjir yang diduga kuat merupakan dampak langsung dari proyek pembangunan Perumahan Cikarang International City (CINITY).
Tokoh masyarakat Kali Ulu, David, menegaskan bahwa wilayah RW 01 Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, sebelumnya tidak pernah mengalami banjir selama puluhan tahun. Ia menyebut kondisi berubah drastis sejak pembangunan CINITY dimulai.
“Banjir yang kami alami bukan karena hujan semata, tapi akibat pembangunan Perumahan Cikarang International City. Baru setelah ada pembangunan ini, air meluap dan merendam rumah warga,” ujar David dengan nada tegas di hadapan anggota dewan, Jumat, 6/2/2026.
DPRD Jadwalkan Pemanggilan Pengembang
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, H. Ombi Wibowo, menyatakan akan segera mengambil tindakan tegas. Ia mengonfirmasi bahwa ketinggian air di wilayah yang sebelumnya aman tersebut kini mencapai 50 cm hingga 1,5 meter.
“Hari Rabu minggu depan, kami akan memanggil pengembang CINITY serta dinas terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Kami ingin transparansi agar masyarakat memperoleh solusi konkret,” kata Ombi.
Izin Lingkungan Dipertanyakan
Di tempat yang sama, Ketua Umum LSM GANAS (Gada Sakti Nusantara), Brian Shakti, menyoroti aspek legalitas proyek tersebut. Brian menduga ada kejanggalan dalam proses izin lingkungan karena banyak warga merasa tidak pernah dimintai persetujuan.
“Kami mempertanyakan perizinan CINITY. Selain itu, sistem drainase sangat buruk. Warga minta saluran minimal satu meter, tapi yang dibangun hanya sekitar 40 sentimeter. Jelas tidak akan mampu menampung volume air,” ungkap Brian yang juga merupakan warga terdampak di Kavling 1 Kali Ulu.
Warga berharap DPRD Kabupaten Bekasi dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar pembangunan di wilayah tersebut tidak mengorbankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat lokal.
(Red)
