FORTAL Nusantara Kritik Pemkab Bekasi: Jangan Biarkan Polisi Bekerja Sendiri Berantas Obat Terlarang
Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Obat Terlarang (FORTAL) Nusantara, Kang Edo, melontarkan kritik tajam terhadap minimnya peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam memberantas peredaran obat keras ilegal.
Ia menilai, upaya pemberantasan saat ini terkesan hanya bertumpu pada pundak aparat kepolisian.
Meski mengapresiasi langkah tegas Polres Metro Bekasi yang gencar melakukan sweeping, Kang Edo menegaskan bahwa persoalan ini adalah tanggung jawab kolektif.
Ia pun mempertanyakan fungsi pengawasan dari instansi terkait yang selama ini dinilai pasif.
“Di mana peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan distribusi obat? Bagaimana fungsi pengawasan DPRD, khususnya Komisi IV? Dan bagaimana sikap Pj Bupati Bekasi dalam menyikapi persoalan yang sudah sangat meresahkan ini?” tegas Kang Edo dalam keterangannya.
Ia memperingatkan bahwa pembiaran dari pemangku kebijakan dapat memberikan kesan negatif di mata publik.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh seolah “buta dan tuli” terhadap ancaman yang nyata-nyata merusak masa depan generasi muda di Kabupaten Bekasi.
“Jangan sampai publik menilai pemerintah daerah menutup mata. Masyarakat berharap ada keberanian dan langkah nyata dari Dinkes, DPRD, hingga pimpinan daerah untuk berdiri di garis depan bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.
Kang Edo menekankan bahwa kritik ini merupakan panggilan moral bagi seluruh unsur pemerintahan. Ia berharap ada sinergi yang kuat agar Kabupaten Bekasi tidak hanya menjadi ladang peredaran obat keras yang mengancam kualitas hidup warganya.
“Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi soal masa depan. Jika generasi muda dirusak, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan Kabupaten Bekasi itu sendiri,” pungkasnya.
(Red)
