Mediaganas.id – Ketum ATSDI Sesalkan Sikap Pemerintah Yang Pilih Platform Asing Untuk Beriklan,Dibanding Media Nasional Dan lokal
Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) menyesalkan sikap pemerintah yang lebih memilih mengalokasikan belanja iklan ke platform Digital Global seperti Youtube,Netflix dan platform digital lain milik asing,dibanding media mainstream digital nasional milik anak negeri. Apalagi belanja iklan tersebut mencapai nominal yang fantastis,yakni sekitar lima trilyun rupiah.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum ATSDI Eris Munandar di Jakarta,Jumat 26 September 2025. Menurut Eris,pihaknya sudah lama mengingatkan pemerintah agar lebih bijak dan berpihak pada industri media nasional dibandingkan asing.
“ Kondisi ini sudah kita sikapi bersama oleh asosiasi dan mempertanyakan sebenarnya kepada pemerintah,kenapa belanja iklan prosentase terbesarnya (justru) untuk platform digital,bukan ke media konvensional atau mainstream seperti televisi dan radio,” kata Eris.
Eris menambahkan,pemerintah seharusnya hadir bagi para pengelola media nasional dan lokal yang menjadi mitra terdepan pemerintah.Apalagi media nasional merupakan salah satu pilar demokrasi.
“ Bagaimanapun pemerintah harus hadir dan berpihak pada pelaku industri media nasional dan lokal,yang tentunya harus menjadi mitra terdepan pemerintah,apalagi industri media inikan menjadi pilar keempat demokrasi di Indonesia,” tegasnya lagi.
Realita tak berpihaknya pemerintah terhadap media nasional berdampak pada sulitnya media-media tersebut memperoleh revenue dalam bentuk iklan dari pemerintah pusat maupun daerah.
“ Tidak berpihaknya pemerintah terhadap media nasional yang notabene milik anak bangsa,menunjukkan positioning keberpihakan pemerintah saat ini kepada siapa. Padahal keberadaan media nasional ini juga mempekerjakan karyawan yang semuanya anak bangsa,” pungkas Ketum ATSDI Eris Munandar.
Sementara itu Adiyana Slamet,Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat,belum berani berkomentar saat dimintai tanggapan tim redaksi Famztv.com terkait realita ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menyoroti minimnya alokasi belanja iklan dari lembaga pemerintah kepada media lokal maupun nasional.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Pemda Jawa Barat, Diskominfo Jawa Barat, TVRI, RRI, TV LOkal Bandung, serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
“Ada indikasi hampir sekitar Rp5 triliun belanja iklan kementerian dan lembaga itu, 85 persennya adanya di platform. Bayangkan kalau itu bisa ada di TV-TV lokal, TV-TV nasional, lalu dibagi secara proporsional melalui TADIS (Tata Distribusi Iklan Siaran),” ujar Junico, saat kunjungan kerja Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Rabu 24 September 2025.
Namun, sebagian besar anggaran belanja iklan justru mengalir ke platform digital global (Google, Meta, youtube, netflix dll). Kondisi tersebut mengancam keberlangsungan media nasional dan lokal yang selama ini turut menopang ekosistem informasi publik di Indonesia.
“Saya sudah mencoba beberapa kali berkomunikasi dengan Ibu Menteri, belum dapat kesempatan untuk menyampaikan ini. Bagaimana kalau TADIS ini diaktifkan supaya TV-TV punya minimum lah. Ada pembagian lagi proporsional dan paling tidak memperpanjang dulu nih “nafas” kawan-kawan di Industri TV Nasional dan Lokal,” imbuhnya.
Nico menjelaskan bahwa upaya memperpanjang “nafas” industri penyiaran TV Nasional dan local ini sejatinya bukan hanya soal bisnis. Melainkan juga bagian dari menjaga kedaulatan informasi dan ketahanan negara.
